kewenangan pengadilan niaga. July 6, 2014 yulinuriislamiah Leave a comment. kewenangan pengadilan niaga

Haryono No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur secara umum tentang kekuasaan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di berada bawahnya, yaitu. Surabaya (5/8) – Menyikapi perubahan mendasar pasca lahirnya Undang-Undang No. Pada putusan peninjauan kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara ini merupakan yurisdiksi dari pengadilan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan dalam Pasal 303 bahwa ketika terdapat klausul arbitrase dalam sengketa yang diajukan melalui kepailitan, Pengadilan Niaga lah yang memiliki kewenangan absolut tersebut. Sama halnya seperti perkara kepailitan yang juga menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, terbuka peluang untuk mengangkat hakim ad hoc di mana ketika perkara persaingan. Jumat, 9 September 2022 10:29 WIB. Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani perkara kepailitan, kewenangan pengadilan Niaga adalah mutlak walaupun sebelumnya para pihak telah melakukan perjanjian arbitrase. mengadili . Pada awalnya, kompetensi absolut Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara-perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Pengajuan gugatan dapat berupa ganti rugi atau penghentian semua perbuatan penggunaan merek. Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus”. Pengaturannya. Selanjutnya, pada 2000 dan 2002, dibentuk pengadilan hak asasi manusia dengan UU Nomor 26 Tahun. mengadili perkara Kepailitan,. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementaraYang dimaksud dengan Pengadilan di sini adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. 78 Reviews · Cek Harga: Shopee. bahwa pengadilan niaga merupakan Pengadi lan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum sesuai dengan amanat undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang, yang menyelenggarakan peradilan secara tert ib dan disiplin demi tegaknyaBerikut ini 4 (empat) hal yang khas dari pengadilan niaga yang perlu diketahui publik: Pertama, kompetensi absolut. Dalam Kasus ini terdapat putusan yang berbeda antara Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pailit/2006/PN. atas klausul arbitrase, serta kewenangan absolut Pengadilan Niaga (extraordinary power) dalam perkara kepailitan. Penjelasan: Pasal 15 Yang dimaksud dengan ”pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di. Bulan September Tahun 2018. Menanggapi adanya eksepsi kewenangan absolut ini, Daiku Gustaman selaku kuasa hukum dari Dodo Zakaria mengungkapkan bahwa meskipun dalam UU hak Cipta tidak mengatur mengenai pembatalan perjanjian lisensi harus diajukan kepada pengadilan niaga, namun menurutnya materi umum dari gugatan adalah mengenai. khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan per-. Putusan PN SURABAYA Nomor 83/Pdt. KEWENANGAN MENGADILI ANTARA PERADILAN UMUM DENGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA . Pengadilan Niaga , memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, di pengadilan wilayah hukum Debitur perkara lain di bidang perniagaan. dikaitkan dengan kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Niaga. Purifikasi Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menangani Perkara Kepailitan/PKPU Jurnal Syntax Transformation, Vol. 4. UU No. dikaitkan dengan kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Niaga. Editor. Hotman Siahaan, Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Halaman 274-282 274 Volume 16 Nomor 3. 4. Niaga Dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Kepailitan Dan PKPU Pada Lembaga Keuangan Syariah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Tahap pendaftaran. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Eksepsi kewenangan absolut adalah bantahan Tergugat mengenai Penggugat yang dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Dalam kasus yang Anda sampaikan, Perusahaan X dalam. Asrofi, SH. Lingkup Kewenangan. Peradilan Umum menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama”. Sedangkan BANI melalui Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 juga menyatakan berwenang untuk mengadili perkara dengan alasan bahwa di dalam investment agreement,KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MEMERIKSA PERKARA KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN. Pengajuan gugatan tersebut dilakukan ke Pengadilan Niaga. FGD Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Permohonan Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Tanggal 7. 4 Rahayu Hartini, Ibid. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah sejauhmana sejauh mana kewenangan Pengadilan Niaga. 2020. Selain hal tersebut, penulis juga ingin mengetengahkan hasil penelitian tentang pembalalan Sertifikat Merek yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). id . Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus. 37 Tahun. Saat ini di Indonesia, pengadilan niaga terdapat di lima kota besar yakni Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Semarang. co. Kewenagan absolut ini diatur dalam Pasal 125 (2), 134 dan pasal 136 HIR,/ Pasal 149 (2) dan Pasal 162 RBg. 820. KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERNIAGAAN LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004. Niaga. a. Tetapi pada tahun 2001, terjadi perluasan yang mencakup kewenangan untuk mengadili perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), meliputi kewenangan memeriksa. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2menjadi kewenangan Pengadilan Niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual. Dualism Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbtrase, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. Bahkan dalam pasal 6 ayat 3 SK tersebut, dimuat larangan terhadap tim pengurus untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi nilai aset suatu bank. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah Hukum Acara Yang Berlaku Dalam Kaitannya Dengan Sengketa HaKI dan bagaimanakah Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 20 penyelesaian sengketa dalam kepailitan adalah dengan menggunakan upaya perdamaian. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf, mengingatkan bahwa lembaga yang dipimpinnya bukanlah pengadilan. B. (2) Sengketa di bidang perniagaan yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan‑pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU K-PKPU, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah kewenangan pengadilan niaga tetapi masing-masing pihak dapat mengusulkan Kurator. bertanggal 9 Juni 2015 menolak gugatan untuk seluruhnya. Jakarta –. Sebab, berdasarkan penelitian, kewenangan pengadilan harPenanganannya mengikuti prosedur yang telah diatur dalam masing-masing lingkup peradilan. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. Kecuali ditentukan lain oleh UU Cipta Kerja, tata cara penerimaan keberatan terhadap Putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terkait pengajuan permohonan keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Niaga, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Agustus 2021 menyelenggarakan. Editor. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk Salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan saat ini setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. 2 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 004 menyebutkan bahwa kekuasaan me-meriksa dan memutus perkara kepailitan merupakan kewenangan pengadilan niaga Pengadilan dapat memutuskan perkara pada tingkat pertama oleh hakim majelis. Selengkapnya. 2 Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa Perkara Hubungan Ketenagakerjaan. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut. EFEKTIFITAS PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 FERRY ASRIL STIH Persada Bunda Pekanbaru ferryasril@gmail. Fakultas Hukum. merupakan kewenangan pengadilan niaga yang dibentuk dalam lingkungan pengadilan negeri. Pengadilan Niaga 4 Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 5 Khelda Ayunita,. Di dalam beberapa kontrak bisnis terdapat klausul yang mengatur pilihan forum, tetapi ketlka pihak debitur dalam keadaan berhenti membayar, kredltur mengajukan permohonan paillt ke Pengadilan NIaga. NIAGA DALAM MENANGANI PERKARA KEPAILITAN PERUSAHAAN ASING (ANALISIS YURIDIS TERHADAP. 7Tata Cara Permohonan Pernyataan Pailit Perusahaan Asuransi. Namun berbeda dengan Pengadilan Niaga, maka “Legal Effect Arbitrase” tidak dapat menyingkirkan kedudukan dan kewenangan Pengadilan Niaga yang bersifat “Extraordinary Court“ yang khusus untuk menyelesaikan perkara kepailitan berdasarkan undang-undang, meskipun perkara kepailitan tersebut lahir dari perjanjian yang. kewenangan pengadilan agama di Indonesia, Mahkamah Syar’iyah juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam bidang pidana Islam (jinayah). Pengaturan dengan Undang-Undang tersebut tidak pula. Para hakim Pengadilan Niaga haruslah telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khususnya sebagai hakim pada. Endri Kurniawati. Sebelumnya, wewenang penanganan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU merupakan wewenang Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU 5/1999. Kewenangan Pengadilan - Salah satu hal penting jika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan adalah memerhatikan bahwa gugatan yang akan diajukan oleh Penggugat adalah benar ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Melihat pentingnya peran kurator dalam Kepailitan suatu Perseroan Terbatas, maka UU Kepailitan juga mengatur terkait dengan kewenangan, tugas dan. 2021. SK-187/BPPN/02000 tidak disebutkan adanya kewenangan tim pengurus untuk melakukan penjualan tagihan. hakim pengadilan niaga harus mempailitkan apabila terbukti secara sederhana unsur Pasal 2 ayat (1). 2/2004. Keputusan / Minggu, 7 Februari 2021 18:21 WIB / pepy nofriandi. Dalam Pasal 19 PP No. Namun setelah dibentuknya Undang-Undang Kepailitan, kewenangan peradilan umum tersebut beralih. 4 Pengadilan Niaga merupakan bentuk peradilan khusus yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah niaga secara cepat, seperti kepailitan atau hak. terkait hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 96 (2) UUHC. 43 3. Pengadilan Niaga. A. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa Perkara Kepailitan yang Sebelumnya Telah Diajukan ke Arbitrase Terlebih Dahulu Krisis moneter yang terjadi dan berawal pada pertengahan 1997 menjadi alasan dibentuknya pengadilan niaga. Lontoh & et. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang . Ketentuan Peralihan Perma No. Selanjutnya dalam bab ketiga akan diuraikan ketentuan mengenai Tata Cara Permohonan Pernyataan Pailit Perusahaan Asuransi. Dasar. 78 Reviews · Cek Harga: Shopee. Dasar hukum UU 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 3. namun kewenangan penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga saat ini masih terbatas pada masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta sengketa tertentu di bidang hak kekayaan intelektual. Drs. Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN. Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (hal. Sebab, dalam praktik penyelesaian perkara kepailitan syariah masih ditangani pengadilan niaga. Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, menggunakan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Undang-Undang No. Kewenangan Pengadilan Niaga atau Negeri dan pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa bisnis e. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan. Inilah yang dinamakan kompetensi absolut. (PKPU Tetapputusan tanggal 6 Januari 2012) yang pada pokoknya :1)5)MENGADILI:Menyatakan Termohon PKPU yaitu PT. Ada juga persepsi lain dengan pendekatan berbeda dalam memahami perbenturan antara sita pidana dengan sita. Agung. Menjawab pertanyaan kedua, terkait sedikitnya penyelesaian utang piutang melalui proses PKPU di Pengadilan Niaga menurut hemat kami, dapat disebabkan karena pada upaya PKPU yang terdiri dari PKPU sementara maupun tetap dibutuhkan waktu maksimum 45 hari penundaan (PKPU sementara) hingga 270 hari penundaan (PKPU tetap). 2022. Pelatihan khusus. (2020). Proses gugatan sengketa merek merupakan kewenangan absolut dari pengadilan niaga. co. Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan PKPU saja, tetapi juga mencakup sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan. perkara yang bersifat perdata. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah berlaku. b. Kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kepailitan termasuk kepailitan yang timbul berdasarkan akad-akad ekonomi syariah. 37 Tahun 2004 Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam UU ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan. Perdata Gugatan Bantahan. Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197Pertanyaan ini, terkait pengertian kompetensi relatif dan absolut, dalam sebuah peradilan, pada halaman 117 pada buku PPKn Kelas XI kurikulum 13. TESIS KEWENANGAN PENGADILAN MILITER… LOUIS S. Dalam perkara pertanahan ada 2 kewenangan berlainan yang harus diperhatikan. Adapun . [1] Sehingga saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur tentang penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum sebagai perkara derivatif kepailitan, terutama dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agar. Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Putusan Homologasi Antara Pekerja Dengan PT. Kewenangan Relatif. Dalam sidang kasasi, MA. Sinopsis : Pengadilan Niaga mempunyai arti strategis dalam percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Namun Majelis Arbiter yang memimpin proses. Khusus pengadilan niaga, kode pengadilannya adalah PN spasi Niaga spasi Singkatan PN. 4. 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank. Kecuali ditentukan lain. id Universitas Islam Kadiri. com. Secara singkat, Peradilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur, dan substansi dalam penerbitan surat pemberian hak atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah. 15/Pdt. Pasal 283 ayat (3) Undang-undang Kepailitan menyebutkan bahwa selain hakim karir, dapat juga diangkat seseorang yang ahli sebagai Hakim Ad-Hoc di Pengadilan Niaga tingkat pertama. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui kewenangan luar biasa (extra ordinary power) yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga melalui Pasal 300. Selain perkara pailit dan PKPU, ada pula perkara derivatif kepailitan yang juga menjadi kewenangan pengadilan niaga. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga. Sengketa merek dapat diselesaikan melalui gugatan di pengadilan atau penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase. Hal ini terlihat dalam Putusan Pailit PT Telekomunikasi Selular [Putusan Pengadilan Negeri-Niaga Jakarta Pusat. Lalu apa. KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERNIAGAAN LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004. Kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia. oleh karena itu bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga untuk memutuskan perkara tersebut. disamping adanya arbitrase. G Tumbuan dalam Rudhy A. peradilan tertinggi pemegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dibentuk pada 22 April 1998 bertepatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan yang diundangkan. 6 Peradilan atau pengadilan niaga didirikan pada tahun 1998 di Jakarta Pusat. Perdata Permohonan. G/2001/PN. Sus/2010 sudah sebagaimana prosedur yang diatur dalam undang. Penulis. Kn [email protected] Mengadili Pengadilan Hubungan Industrial (Nindry Sulistya Widiastiani) | 179 ABSTRAK Penelitian ini menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 521 PK/Pdt/2017, dalam perkara gugatan uang jasa pengabdian dan penghargaan oleh direksi melawan perusahaannya. MITRADA SELARAS >< BINTORO IDUANSJAH. 37 Tahun 2004 dimana “putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor”. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)). Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus sengketa gugatan Perbuatan Melawan Hukum sepanjang objek sengketa termasuk boedel pailit. , MH. Kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan mengadili suatu pengadilan. See full list on lawfirm. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, . 30 Konsekuensinya, bahwa suatu Pengadilan tidak dapat memeriksa. Kewenangan Pengadilan Agama Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Jkt. id Wewenang Pengadilan Niaga dalam kaitannya dengan tugas pokoknya terbagi atau dua bentuk: Kewenangan absolut Pengadilan Niaga berwenang memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang–undang. Sidang pertama penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT.